MEDAN(Portibi DNP): Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Medan memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Medan, khususnya mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2026. Ketua Pemuda Katolik Komcab Medan, Argandhi Manalu, menegaskan bahwa ambisi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh mengabaikan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
“Kami melihat ada ambisi besar dari Wali Kota Medan untuk mendongkrak PAD secara signifikan di tahun 2026. Namun, kami mengingatkan agar langkah ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang ‘mencekik’ rakyat, terutama melalui intensifikasi pajak dan retribusi yang dikhawatirkan menyasar sektor-sektor usaha kecil atau kebutuhan dasar warga seperti retribusi parkir, pajak warung rakyat, atau PBB rumah tinggal. ” ujar Argandhi dalam keterangannya di Medan.
Pemuda Katolik Medan menyoroti beberapa poin penting:
1. Realisasi vs Target yang Rasional: Pemerintah Kota harus belajar dari realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya yang seringkali tidak mencapai target maksimal. Memaksakan target yang terlalu tinggi berisiko mendorong aparatur di bawah untuk melakukan penagihan secara agresif yang memberatkan warga.
2. Jangan Hanya Berfokus pada Pajak Rakyat: Pemko Medan diminta lebih kreatif mencari sumber pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang selama ini belum optimal, ketimbang terus mengandalkan pajak dari kantong masyarakat.
3. Beban Ganda akibat Inflasi: Perlambatan Ekonomi masyarakat saat ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). Jika Pemko Medan menambah beban melalui kenaikan pajak dan retribusi secara agresif, hal ini akan menjadi “beban ganda” yang melumpuhkan daya beli masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.
4. Transparansi dan Kemanusiaan: Sesuai prinsip Bonum Commune (Kesejahteraan Bersama), setiap rupiah yang ditarik dari rakyat harus kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata dan berkualitas, bukan sekadar angka di atas kertas APBD.
“Kami meminta Wali Kota untuk meninjau kembali instrumen penagihan PAD agar tetap humanis. Jangan sampai semangat ‘tancap gas’ pemerintah justru menjadi beban bagi rakyat kecil yang sedang berjuang menyambung hidup,” tutup Ketua Pemuda Katolik Kota Medan, Argandhi Manalu.SF
