Medan(Portibi DNP): Himpunan Sarjana Hukum (HSH) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan di Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota Medan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tahun 2025.
HSH menilai, berdasarkan hasil penelusuran lapangan serta informasi yang mereka terima dari sejumlah sumber, terdapat indikasi bahwa sejumlah paket pekerjaan, baik bernilai kecil hingga miliaran rupiah, dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu secara berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan persaingan sehat.
Menurut HSH, sebagian besar pekerjaan di lingkungan Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan diduga hanya dikuasai oleh sejumlah perusahaan. Dari sekitar 150 paket pekerjaan langsung, tercatat hanya 22 perusahaan yang mendapatkan pekerjaan. Salah satu perusahaan, CV APL, disebut memperoleh sekitar 20 paket pekerjaan dengan nilai total kurang lebih Rp2 miliar dari total anggaran sekitar Rp10 miliar.
Ketua Umum HSH, Rahmansyah Putra Sarait, menyatakan bahwa pola tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ia juga menyoroti anggaran belanja Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan senilai Rp17.111.951.800 yang menurutnya perlu diaudit dan ditelusuri lebih lanjut.
“HSH mendorong Kejari Medan untuk melakukan pendalaman secara objektif dan profesional terhadap dugaan tersebut agar terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Rahmansyah.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, HSH juga berencana menggelar aksi unjuk rasa. Pemberitahuan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Polrestabes Medan sesuai ketentuan yang berlaku.
HSH berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan masyarakat secara serius dan bekerja sesuai dengan kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku, demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kota Medan.SF
