MEDAN (Portibi DNP) : Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Haris Kelana Damanik berharap tahun 2024 ini tidak ada lagi bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Harapan ini disampaikannya agar semua pemilik bangunan maupun pengusaha properti di Kota Medan taat akan adminitrasi.
Untuk itu politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersikap tegas terhadap pihak yang tidak taat administrasi.
“Kita berharap Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR), dan dinas terkait lainnya punya sikap tegas terhadap pihak-pihak yang tidak tertib administrasi terutama menyangkut izin bangunan,” kata Haris Kelana Damanik kepada wartawan Senin (11/12/2023).
Sebab kata anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) II (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan) tersebut, sampai hari ini cukup banyak bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki dan atau menyimpang dari PBG.
Hal ini diketahui Haris berdasarkan laporan masyarakat baik disampaikan langsung kepada dirinya maupun ke Komisi IV DPRD Medan.
“Berdasarkan laporan dari masyarakat baik yang sampaikan langsung kepada diri saya maupun ke komisi, cukup banyak bangunan di Kota Medan yang tidak punya PBG atau bangunan menyimpang dan menyalahi aturan,”kata Haris.
Dikatakan Haris, semua laporan masyarakat ke Komisi IV ditindaklanjuti melalui gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV lainnya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait lainnya.
Tujuannya adalah mencari solusi agar kota Medan ini bisa lebih tertib, sebab retribusi izin bangunan merupakan salahsatu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Medan, kata Haris.
Jadi demi tertib administrasi dan tertatanya pembangunan di Kota Medan, Haris minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait punya sikap tegas.
Sebaliknya, bagi pihak yang punya niat baik mengurus PBG, OPD terkait juga harus benar-benar teliti dalam memberikannya agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,sebut Haris.P06
Editor AS
