MEDAN (Portibi DNP) : Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, menilai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan di tahun anggaran 2023 masih jauh dari target yang diharapkan, hingga saat ini banyak pos penerimaan yang realisasinya sangat minim. Apa saja kendala yang dialami Pemerintah Kota (Pemko) Medan sehingga hal ini bisa terjadi.
Pertanyaan itu disampaikan Haris Kelana Damanik selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan saat membacakan
pemandangan umum fraksinya
terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (29/8/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi para pimpinan fraksi serta anggota DPRD Medan lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, para Camat se Kota Medan dan undangan lainnya.
“Pemko Medan harus dapat menjelaskan secara detail terkait permasalahan kemampuan kapasitas fiskal daerah Kota Medan pada tahun 2023. Pemko Medan harus mampu melakukan langkah-langkah strategis dan jitu dalam mengatasi hal ini,”tandas Haris.
Haris mempertanyakan sektor-sektor mana saja yang masih belum mampu dimaksimalkan pendapatannya, dan apa kendalanya, sebab menurut Haris banyak sekali sebenarnya target PAD yang belum terealisasikan.
Untuk itu Haris Kelana yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komis IV DPRD Medan ini meminta kepada
Pemko Medan untuk melakukan langkah-langkah strategis dan jitu guna meningkatkan sektor penerimaan pajak.
“Pemko Medan harus kreatif dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor agar bisa mandiri dalam keuangan,” tandas Haris.
Dia menghimbau agar Pemko Medan segera melakukan percepatan realisasi belanja barang dan jasa yang sudah tertuang di APBD TA 2023, karena dengan terlaksananya hal itu dipastikan perekonomian meningkat karena akan memberdayakan tenaga kerja mengurangi pengangguran, ujar Haris seraya menambahkan Pemko Medan jangan terlalu kaku membelanjakan barang dan jasa di APBD
Belanja modal dan bantuan sosial lainnya supaya disegerakan di triwulan ke III ini. hal itu guna menghindari keterpurukan ekonomi. langkah itu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah.
Disisi lain Haris Kelana minta Pemko Medan harus mempunyai strategi jitu, tepat guna dan sasaran, implementasi ke masyarakat harus dioptimalkan, baik dari segi infrastruktur, drainase, lalu lintas, banjir yang selama ini belum maksimal teratasi dan masih berada dikawasan yang sama, dan memang sudah ada pengurangan akan tetapi harus lebih maksimal lagi penanganan nya, sarana pendidikan, kesehatan dan kualitas pelayanan umum.
Demikian juga terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban, banyaknya begal yang merajalela, tawuran anak sekolah, dan tindakan kriminalitas lainnya yang semakin meningkat yang menyebabkan Kota Medan menjadi tidak aman.
Dikatakan Haris, Fraksi Gerindra tetap meminta Pemko Medan untuk segera merampungkan permasalahan infrastruktur, termasuk jalan dan drainase yang kurang baik sehingga banjir masih terus melanda disebagian daerah di Kota Medan. Minta agar program tersebut untuk segera diselesaikan sampai batas akhir tahun ini.
Pemko Medan harus serius membenahi kota, memberi kebijakan yang tegas kepada OPD agar PAD bisa ditingkatkan sehingga seluruh wilayah Kota Medan mendapat pemerataan pembangunan.
Pemko Medan melalui para kepling, lurah, camat serta organisasi perangkat daerah (OPD) harus memaksimalkan pengawasan terhadap bangunan bermasalah di Kota Medan.
Pengawasan pendirian bangunan harus memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) akan menata estetika kota serta peningkatan PAD Kota Medan.
Fraksi Gerindra kata Haris lagi, menekankan kepada Pemko Medan relokasi APBD yang harus menyasar pada peningkatan perekonomian masyarakat hingga tingkatan paling bawah yang sempat mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19.
Relokasi tersebut harus disampaikan secara transparan kepada publik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan, imbuh Haris.P06
