MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Eko Afrianta Sitepu menyoroti sarana dan penataan distribusi persampahan Kota Medan.
Sebab dia menilai kebijakan retribusi, jumlah Wajib Retribusi Dampah (WRS) yang tinggi merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan catatan basis data WRS terus diperbarui dan diperluas.
“Diduga masih terdapat sejumlah entitas penghasil sampah yang belum terdaftar atau belum dikenakan retribusi secara resmi, terutama dari sektor informal atau kawasan permukiman baru,” ungkap Eko Rabu (6/8/2025).
Opsi lainnya kata Eko, melakukan subsidi tarif retribusi sampah kawasan permukiman. Subsidi yang dimaksud yaitu pembebanan tidak lagi ke masyarakat.
“Namun tertuju ke perusahaan yang berkontribusi besar terhadap timbunan sampah, seperti kawasan Industri dan komersial, melalui penetapan tarif tersendiri secara proporsional,” paparnya.
Sebab kata Eko, dari temuan Komis IV DPRD Kota Medan terkait WRS yang dikutip dari masyarakat informasi dari dinas lingkungan Hidup tidak masuk PAD Pemko Medan.
Politisi partai Hanura ini menyebut, hingga Juli 2025 pihak Kecamatan se Kota Medan masih menunggak retribusi sampah sebesar Rp.1,8 Miliar lebih.
Untuk itu legislator yang duduk di Komisi III ini minta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bertindak tegas terhadap Camat yang menunggak retribusi sampah.
“Karena ini menyangkut PAD Kota Medan dan ini harus segera diselesaikan, maka diminta agar Wali Kota Medan menindak Camat yang menunggak retribusi sampah,” tandasnya.P06
