MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Edi Saputra ST menilai, pengurangan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan prioritas kebijakan pembangunan.
Kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang pro growth, pro job dan pro poor adalah pilihan strategi kebijakan yang standar untuk penanggulangan kemiskinan.
“Semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, dan semakin banyak jumlah penduduk dengan katagori sejahtera, maka akan semakin berhasil penyelenggaraan suatu pemerintahan,”ujar Edi Saputra , Sabtu (3/8/2024).
Untuk itu Edi Saputra berharap program pembangunan yang dijalankan lebih banyak mencantumkan kegiatan penganggulangan kemiskinan yang bersifat komprehensif.
“Kita berharap berharap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lebih banyak mencantumkan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat komprehensi,”harap Edi.
Dengan demikian kata Edi
kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kota Medan tahun benar-benar ditujukan untuk penanggulangan masalah kemiskinan serta menjadi perhatian dan prioritas kebijakan pembangunan.
Tidak hanya persoalan kemiskinan lanjut Edi Saputra, isu-isu strategis dalam pembangunan kesehatan perlu juga menjadi perhatian Pemko Medan.
Karena sebut Edi Saputra, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas serta penggunaan tekhnologi menjadi harapan masyarakat.
Dikatakannya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan gizi anak merupakan prioritas dibidang kesehatan, terutama dalam hal mengurangi angka stunting, dengan demikian kedepannya angka stunting di Kota Medan akan hilang.
Untuk itu Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan ini minta komitment kuat dan sungguh-sungguh dari Pemko Medan mengalokasikan dan memaksimalkan keuangan daerah untuk belanja publik bidang pendidikan dan kesehatan penanggulangan kemiskinan yang proporsional dan maksimal.P06
