DPRD Sumut Desak Gubernur Menyikapi Konflik Bupati dan DPRD Tapteng

 

Medan(Portibi DNP): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, turun tangan menyikapi perselisihan yang terjadi antara DPRD dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng). Konflik tersebut dikhawatirkan berdampak pada kelancaran pembangunan di daerah.

Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, saat rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/9/2025). Ia menilai hubungan antara legislatif dan eksekutif di Tapteng tidak harmonis dalam beberapa bulan terakhir.

“Pak Gubernur, saat ini di Tapteng sedang terjadi disharmonisasi antara DPRD dengan Bupati. Kami meminta Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, untuk memfasilitasi agar permasalahan ini tidak berlarut,” kata Rahmansyah.

Menurut legislator asal daerah pemilihan Sumut IX (Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga) itu, ketegangan antara DPRD dan Bupati bisa menghambat jalannya pemerintahan. “Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan tentu saja merugikan masyarakat Tapteng,” ujarnya.

Respons Gubernur

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku baru menerima informasi mengenai polemik di Tapteng. Ia menegaskan akan mengkaji permasalahan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Saya baru dapat info minggu ini, baru disampaikan juga. Tapi belum saya terima secara langsung baik dari eksekutif maupun legislatif Tapteng,” ujar Bobby.

“Ya, nanti kita pelajari dulu dasarnya apa, dan kita cari solusinya bagaimana. Karena setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya,” tambahnya.

Latar Belakang Konflik

Berdasarkan informasi yang berkembang, perselisihan antara DPRD dan Bupati Tapteng diduga dipicu oleh beberapa hal, di antaranya:

Eksekutif dinilai jarang menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD, termasuk pembahasan RPJMD.

Bupati Tapteng tidak hadir dalam sidang paripurna DPRD pada peringatan HUT ke-80 RI untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden.

Polemik penggunaan pendahuluan anggaran HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang disebut belum dibahas bersama DPRD.

Kritik DPRD terkait pergeseran anggaran yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sejumlah anggota DPRD menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi. Situasi semakin panas setelah muncul kabar adanya pernyataan dari kepala daerah yang dianggap mengancam hak keuangan DPRD.

Hingga kini, perselisihan antara Bupati dan DPRD Tapteng masih berlanjut. Gubernur Sumut menyatakan akan segera menelaah persoalan secara menyeluruh dan mencari solusi agar komunikasi eksekutif dan legislatif kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Tapteng.SF

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar