DPRD-Pemko Medan Sahkan Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM

 

MEDAN (Portibi DNP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lewat
rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (18/3/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala. Para pimpinan fraksi serta sejumlah anggota DPRD Medan.

Hadir juga dalam rapat tersebut Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wirya Arrahman, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, Camat se Kota Medan dan undangan lainnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan melalui juru bicaranya Hendri Duin Sembiring dalam pendapatnya mengatakan, pengembangan UMKM
perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah daerah, kata Hendri Duin, perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Dikatakan Hendri Duin, ada
beberapa masalah umum yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain : pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Pemko Medan melalui Dinas Koperasi dan UMKM tercatat sebanyak = 33,763 pelaku UMKM yang ada di Kota Medan hingga pertengahan tahun 2022 dan sangat mungkin bertambah sampai awal tahun 2023.

“Atas data tersebut, kami berpandangan pengusulan Perda Perlindungan dan Pengembangan UMKM sudah sangat tepat dan segera diterbitkan di Kota Medan,”imbuh Hendri Duin.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan melalui juru bicaranya Khalil Prasetyo, mencatat ada enam permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku UMKM
di Kota Medan dalam mengembangkan dan memajukan usahanya.

Enam permasalahan tersebut kata Rizki yakni kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya sumber daya manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.

Oleh karena itu Perda ini akan menjadi payung hukum yang berpihak terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan produk hasil usahanya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Kota Medan jumlah UMKM di daerah ini sebanyak 27.753 unit terdiri atas usaha mikro 22.213 unit, usaha kecil 5.447 unit, dan usaha menengah 103 unit.

“Selama ini kita ketahui banyak kebutuhan pelaku UMKM masih dikesampingkan mulai dari modal, kualitas produk dan pemasaran,”ujar Khalil Prasetyo

Karenanya Fraksi Gerindra setuju dengan adanya Ranperda ini untuk segera dijadikan Perda, agar UMKM di Kota Medan memiliki payung hukum dan adanya peningkatan setelah pandemi covid-19, tandasnya.

Sementara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan melalui juru bicaranya M.Rizki Nugraha mengatakan, pentingnya Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda agar dapat menjadi payung hukum atas semua kebijakan pemerintah Kota Medan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan UMKM.

Dengan demikian UMKM sebagai sektor usaha yang memberikan andil besar terhadap pertumbuhan perekonomian serta menyerap tenaga kerja cukup besar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Adapun hal hal yang menjadi prioritas perhatian pada masa mendatang adalah permasalahan permodalan, pengelolaan keuangan, akses pemasaran dan promosi.

Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah untuk  ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Selanjutnya satu persatu utusan Fraksi-fraksi DPRD Medan menyampaikan pendapatnya atas Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM tersebut.P06

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wak Ajo, kalo cari makan jangan maju Kalilah..

Bolo: Iya pula, yang bagus bagus aja lah..

 

 

 

Setelah sebulan berpuasa menahan nafsu dan lapar serta dahaga, saatnya kembali fitri


Bolo : kembali suci, silaturahmi antar sesama dan khususnya Sang Pencipta 

 

Mohon dimaafkan segala khilaf baik disengaja maupun tidak


Bolo : maaf untuk semua..