MEDAN (Portibi DNP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mengelar rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (10/6/2025).
Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan atas penjelasan kepala daerah terhadap ranperda tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2024 ini dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen.
Hadir juga dalam rapat paripurna tersebut para wakil ketua DPRD Medan, para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, alat kelengkapan dewan serta anggota DPRD Medan lainnya.
Sedangkan dari pemerintah kota (Pemko) Medan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekda Medan Wirya Alrahman, pimpinan OPD serta Camat se kota Medan.
Rapat paripurna diawali pemandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan dibacakan Margaret MS Marpaung.
Dalam pandangan umumnya, anggota Komisi I DPRD Medan ini menyoroti LPj APBD Kota Medan TA 2021 sampai dengan 2024.
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu ada catatan catatan. Menurut Margaret, kenapa dalam 4 tahun berturut turut catatan tersebut tidak dapat diperbaiki.
“Kami mengetahui dan memahami hal ini terjadi bukan pada masa kepemimpinan Walikota/wakil walikota Medan saat Ini, namun menurut pandangan kami itu tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah kota Medan yang belum baik, akuntabel dan transfaran,”katanya.
Karenanya, dalam sidang dewan yang terhormat ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta dan mendesak agar catatan-catatan diatas tidak lagi tertulis dalam LPK APND Kota Medan tahun-tahun berikutnya,”kata Margaret.
Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui juru bicaranya Zulham Efendi menyampaikan tujuh catatan penting diantaranya soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), kenaikan biaya tak terduga.
Kemudian capaian pajak restoran, realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum.
Turunnya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), turunnya realisasi anggaran belanja jalan dan jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan.
“Setelah mempelajari LPj Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2024, ada beberapa yang menjadi sorotan,”kata Zulham.
Fraksi PKS kata Zalham mempertanyakan turunnya realisasi anggaran belanja jalan dan jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan pada tahun 2024 yang hanya mencapai sebesar Rp 423,16 miliar atau 83,47% dari total anggaran sebesar Rp 506,96 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp 683,51 miliar.
“Mengingat adanya penurunan yang cukup signifikan dalam realisasi tersebut, kami mempertanyakan apa yang menjadi penyebab penurunan tersebut? Apakah pembangunan infrastruktur terkait sudah berjalan dengan baik sesuai rencana,” tanya Zulham.
Anggota dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi dan bagaimana proyeksi kedepan untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, mohon penjelasannya.
Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Pemko Medan dalam meningkatkan Peningkatan Asli Daerah (PAD) melalui Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang ada di Kota Medan.
Hal ini melihat sampai sejauh ini PUD yang ada di Kota Medan tidak dapat memberikan PAD yang signifikan, terlebih ada beberapa PUD yg menjadi beban bagi Pemko Medan, mohon penjelasannya, pungkas Zulham.
Selanjutnya secara bergantian Fraksi-fraksi DPRD Medan seperti Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, PAN-Perindo menyampaikan pemandangan umumnya.P06
