MEDAN (Portibi DNP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menggelar rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Kota Medan tentang P-APBD tahun 2023 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (4/9/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga SE, MM, didamping HT Bahrumsyah SH, MH dan para pimpinan fraksi serta anggota DPRD Medan lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman,
Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dan para Camat se Kota Medan.
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam jawabannya mengatakan, salah satu tujuan pokok pembangunan kota adalah meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan.
Karenanya melalui APBD, dialokasikan anggaran baik secara umum ataupun khusus untuk program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti bantuan iuran kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan bagi pelaku UMKM dan lainnya.
Hal ini disampaikan Bobby menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disampaikan Robby Barus terkait progres penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama tahun 2023
Selain itu, kata Bobby, alokasi belanja pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga bagian dari upaya untuk perluasan lapangan kerja yang bersifat padat karya.
Di samping itu, imbuhnya, pelaksanaan event-event di setiap sudut kota juga diharapkan menjadi wadah yang bermanfaat secara ekonomi bagi pelaku seni, ekonomi kreatif dan pelaku UMKM.
“Tidak itu saja, berbagai terobosan dan program kreatif penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga terus dijalankan bahkan menjadi cermin pokok implementasi APBD T.A 2023,” kata Bobby.
Selanjutnya, menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra melalui Haris Kelana Damanik terkait perlunya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah khususnya dalam penyerapan anggaran, Bobby menjelaskan, pelaksanaan program kerja yang telah dianggarkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Maka, bilangnya, sejak awal tahun anggaran telah dilakukan monitoring/evaluasi melalui instrument yang berbasis elektronik.
“Dengan demikian monitoring progres penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam bentuk penyampaian laporan penyerapan triwulan, semester dan bentuk-bentuk monitoring yang dilakukan secara periodik lainnya. Sedangkan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program kerja ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan Dhiyahul Hayati terkait upaya mengatasi banjir dan perencanaan sistem drainase, Bobby menuturkan, penanggulangan banjir merupakan salah satu program prioritas pembangunan kota menuju Medan bebas banjir.
“Oleh karenanya dalam kerangka anggaran, strategi pembiayaan untuk penanggulangan banjir di beberapa titik kawasan kota dialokasikan dalam jumlah yang cukup memadai,”ungkap Bobby.
Disamping itu, program penanggulangan banjir juga dilakukan melalui tahapan perencanaan yang komprehensif bahkan terintegrasi dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada pemerintah tingkat provinsi dan pusat sehingga program yang terencana tersebut dapat menjadikan sistem pengendalian banjir yang efektif pada masa yang akan datang, terangnya.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Nasdem melalui T Edriansyah Rendy SH soal keluhan masyarakat mengenai adanya Puskesmas yang diduga tidak mengeluarkan rujukan ke rumah sakit dengan alasan pasien tertentu, serta mendorong agar edukasi dan sosialisasi mengenai sistem UHC ditingkatkan, Bobby menjelaskan akan pentingnya sosialisasi terhadap penerapan UHC merupakan langkah efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pemanfaatan dan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan.
“Untuk itu, beberapa strategi pokok yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan sosialisasi terkait UHC adalah mengadakan kampanye pendidikan publik melalui media massa, iklan dan media sosial konsep UHC, manfaatnya, cara penggunaannya serta bagaimana sistem kesehatan yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.P06
