LANGKAT (Portibi DNP) : Kepala SMA Negeri 1 Kuala Soeroto menyatakan, dalam waktu dekat pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) akan datang ke SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumut.
Pernyataan ini dikemukakannya, ketika ditanya mengenai realisasi belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler tahun 2024, via telepon WhatsApp, kemarin.
Menurutnya, informasi bakal datangnya pihak BPK ke SMA Negeri 1 Kuala terkait realisasi belanja dana BOSP.
Ditanya, apakah pemeriksaan terkait realisasi belanja dana BOSP tahun 2024?.
Ia menyatakan, kemungkinan pemeriksaan terkait penggunaan dana BOSP tahun 2024.
“Itu pun, nanti saya infokan apa hasil pemeriksaan dari BPK. Kita tunggu aja ya bang minggu depan,” katanya mengakhiri.
Sekadar latar, berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler tahun 2024 di SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp1.520.040.000, dengan rincian sebagai berikut.
Saldo Awal :
Rp0
Penerimaan 1 Tahun :
Rp1.520.040.000
Total Penerimaan :
Rp1.520.040.000
Belanja Operasi :
Rp770.807.800
Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
Rp218.852.700
Belanja modal aset tetap dan lainnya :
Rp530.379.500
Belanja Modal :
Rp749.232.200
Total Belanja :
Rp1.520.040.000
Pengembalian :
Rp0
Saldo akhir :
Rp0
Keterangan :
0
Lalu, apakah penggunaan dana BOSP Reguler tahun 2024 di SMA Negeri 1 Kuala sudah diperiksa BPK Perwakilan Sumut?.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) atas laporan keuangan Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2024 diketahui bahwa, pihak BPK Perwakilan Sumut secara uji petik (metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara memeriksa sebagian dari keseluruhan objek yang diperiksa, bukan seluruhnya, red) ada melakukan pemeriksaan pada 22 SMA Negeri, 5 SMK Negeri dan 3 SLB Negeri yang ada di Provinsi Sumut.
Dari hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Sumut menemukan adanya dugaan kurangnya volume atas belanja BOSP, pertanggungjawaban dana BOSP yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan belanja dana BOSP yang tidak sesuai Juknis.
Dari penjabaran pemeriksaan yang dilakukan BPK secara uji petik tersebut, media ini tidak menemukan adanya tulisan bahwa SMA Negeri 1 Kuala sudah diperiksa oleh pihak BPK.
Atas hal itu, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Kuala Soeroto, via pesan WhatsApp, Selasa (28/10/2025).
Namun sayangnya, hingga berita ini dibuat media ini belum juga mendapat keterangan resmi dari Kepala SMA Negeri 1 Kuala tentang penggunaan dan mengenai apakah pernah diperiksa BPK atau tidak.(Red/Tim)
