MEDAN (Portibi DNP) : Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Iswanda Ramli SE minta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin.
Pasalnya banyak ditemukan warga miskin di Kota Medan yang layak mendapat bantuan dari pemerintah baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya tapi justrus tidak mendapatkannya.
“Saat saya turun baik di Kecamatan Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia dan Medan Selayang yang merupakan daerah pemilihan (dapil) saya, banyak ditemukan warga miskin yang seharusnya layak mendapat bantuan seperti PKH dan lainnya tapi tidak mendapatkannya,” ucapnya Minggu (14/9/2025).
Sebaliknya ada warga yang tidak layak malah justeru mendapatkannya, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan yang akrab disapa Nanda ini.
“Saya pikir ini hanya persoalan data, banyak warga yang layak menerima bantuan tapi tidak terdata, untuk itu harus dilakukan pendataan ulang,” katanya.
Pemko Medan melalui dinas sosial (Dinsos) bekerjasama dengan kelurahan dan Kepala Lingkungan (Kepling) harus melakukan pendataan.
Memang aku, Nanda PKH ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI).” Namun jika datanya tidak diperbarui, bisa dipastikan yang menerima orangnya itu ke itu saja,” ungkap Nanda.
Meskipun kata Nanda saat ini setiap masyarakat penerima manfaat dari pemerintah harus masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang prosesnya diawali lewat musyarawarah kelurahan (Muskel).
” Sebab dari muskel ini akan diketahui siapa sesunguhnya yang layak untuk diajukan sebagai keluarga penerima manfaat, dan siapa yang tidak,” ucap Nanda.
Begitu juga dengan masalah pendidikan, banyak ditemukan masyarakat yang rumahnya dekat dengan sekolah negri, tapi anaknya justeru tidak bisa masuk ke sekolah tersebut, khususnya SD Negri dan SMP Negri, padahal rumahnya masuk dalam lingkup zonasi sebut Nanda.
Sama halnya terhadap persoalan kesehatan, banyak masyarakat kota Medan yang menggunakan program Universal Health Coverage (UHC), namun ditolakan oleh pihak rumahsakit dengan alasan kamar sudah penuh.
Padahal program ini diluncurkannya untuk mengcover kesehatan seluruh warga kota Medan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), kata Nanda.
Terkait berbagai persoalan tersebut kata Nanda, Partai Demokrat Kota Medan siap membuka diri kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Kepada masyarakat kota Medan yang membutuhkan bantuan silakan datang ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan, Jalan Mengkara No 55 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
“Kemaren kita telah melaunching rumah aspirasi, yang bertujuan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke Pemko Medan,” tukas Nanda.
Partai Demokrat hadir untuk masyarakat dan siap membantu masyarakat, tandas Ketua DPC Partai Demokrat Kots Medan tersebut.P06
