Medan(Portibi DNP): Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Dinas Koperasi dan UKM Sumut untuk segera menyurati Kementerian Koperasi terkait kebijakan penempatan Business Assistant (BA). Mereka menilai pola penempatan BA oleh kementerian sangat tidak rasional dan berpotensi menghambat program prioritas nasional.
Permintaan ini disampaikan oleh Kennedy Manullang, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut. Ia menyoroti banyaknya BA yang ditempatkan jauh dari domisili, bahkan ada kasus satu BA harus menangani tiga kecamatan berbeda yang jaraknya berjauhan.
Penempatan Tidak Rasional
Menurut Kennedy, Kementerian Koperasi kurang memahami kondisi lapangan di setiap daerah. “Penempatan yang mereka tetapkan memang wajar kalau terkesan tidak rasional, karena kementerian tidak bisa menguasai detail kondisi geografis dan kebutuhan di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, penugasan BA seharusnya mempertimbangkan efisiensi, kedekatan wilayah, serta kemampuan mobilisasi. Jika tidak, maka peran BA menjadi tidak maksimal, bahkan bisa menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk mobilitas.
Usulan Penempatan Melalui Dinas Daerah
Untuk itu, Kennedy meminta agar penempatan BA diserahkan kepada Dinas Koperasi di kabupaten/kota masing-masing. Alasannya, dinas di daerah lebih mengetahui kebutuhan riil koperasi di lapangan, sekaligus memahami peta ekonomi lokal.
“Dinas kabupaten/kota yang paling paham kondisi lapangan. Mereka tahu kecamatan mana yang benar-benar butuh pendampingan, dan siapa yang layak ditempatkan di sana,” tegas Kennedy.
Peran Krusial dalam Program Nasional
Kennedy menegaskan, peran Business Assistant sangat krusial dalam mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat memperkuat koperasi di tingkat akar rumput, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
“Kalau penempatan BA tidak tepat, bagaimana mungkin program sebesar KDKMP bisa berjalan maksimal? Jangan sampai program prioritas Presiden terhambat hanya karena penempatan tenaga pendamping tidak logis,” tegas Kennedy.
Dorongan ke Dinas Provinsi
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Sumut mendesak Dinas Koperasi Sumut segera menyurati Kementerian Koperasi agar mekanisme penempatan diserahkan ke daerah. Dengan begitu, setiap BA bisa berperan lebih efektif dalam mendampingi koperasi, sesuai kebutuhan lapangan yang nyata.
“Ini soal keberhasilan program nasional yang dampaknya langsung ke rakyat. Kalau penempatan BA tidak dibenahi, program prioritas Presiden bisa gagal sasaran,” pungkas Kennedy.SF
