LABURA(Portibi DNP): Drama panjang revisi Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2015 – 2035, dipastikan akan segera memasuki episode terakhir. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, M. Ikhwan Lubis, mengatakan, progresnya kini sudah hampir rampung.
“Sudah hampir rampung. Senin ini kita akan ekspose. Tinggal menunggu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dari Dinas Lingkungan Hidup, “ terang Ikhwan Lubis menjawab konfirmasi Portibi DNP, di ruang kerjanya, Kamis 11 September 2025.
Ikhwan menerangkan, setelah KLHS yang saat ini sedang difinalisasi selesai, dokumen RTRW itu akan diekspose guna pemantapan data, untuk kemudian dibawa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di provinsi, RTRW ini akan kembali dievaluasi dan dianalisis apakah sudah selaras dengan RTRW provinsi maupun nasional.
Disinggung soal anggaran revisi RTRW sebesar Rp. 950 juta yang ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menyebut bahwa anggaran itu masih tergolong sangat kecil untuk membiayai revisi RTRW.
“ Sebenarnya itu termasuk kecil, karena dalam penyusunan RTRW itu pembiayaannya sangat mahal. Untuk pemetaan saja bisa sampai milyaran lho. Setelah asistensi Jakarta, itu kan harus dikroscek kembali dan yang membiayai mereka kan kita. Makanya agak bingung juga ketika mereka menganggarkan hanya segitu, “ kata Ikhwan.
Usai memastikan bahwa revisi RTRW itu segera diekpose, Ikhwan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyampaikan kritik dan saran terkait proses revisi RTRW yang saat ini sedang berlangsung.
“ Saya juga berterima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Saya sudah baca semua tulisan-tulisan terkait RTRW. Semua itu pastilah demi kemajuan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli Labura kita ini. Nanti kalau sudah ekspose kukabarilah lewat whatsapp, “ imbuh Ikhwan.
Sebelumnya, di tempat terpisah, ketika dikonfirmasi terkait proses revisi perda RTRW, Kepala Bagian Hukum, Zahida Hafani, tidak banyak berkomentar. Bagian hukum tidak turut terlibat dalam proses penyusunan dokumen RTRW. Mereka hanya terfokus pada payung hukumnya saja, tidak terlibat secara teknis.
“ Kita hanya menyusun perdanya saja, tidak terlibat dalam penyusunan dokumen teknisnya, “ kata Zahida, singkat. (renz)
























