MEDAN (Portibi DNP) : Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dodi Robert Simangunsong merasa kecewa dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Medan.
Pasalnya, kedua instansi tersebut tidak hadir dalam resesnya yang digelar di lapangan Gereja HKBP Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari 1 Medan Amplas, Sabtu (22/2/2025).
Padahal kata Dodi tujuan utama reses adalah untuk menjaring dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Kalau perwakilan tidak ada, bagaimana keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti,” kata Dodi dengan nada kecewa di hadapan ratusan konstituennya yang hadir.
Anggota dewan asal Dapil IV Kota Medan meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas ini mengungkapkan, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan merupakan dua instansi berbasis pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi, pelayanan di kedua instansi ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
“Administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Makanya, kita sangat sayangkan kedua instansi ini tidak hadir dalam kegiatan resmi DPRD yang menggunakan uang negara ini,” tegas Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan ini.
Politisi muda Partai Demokrat ini pun meminta Wali Kota Medan
Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mengevaluasi kinerja Disdukcapil.
“Kita harap, ini menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota Medan yang baru dilantik, Rico Waas. Jangan sampai awal pemerintahannya tercoreng oleh sikap oknum pegawai yang tidak baik,” tegasnya lagi.
Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut ini juga menyayangkan pihak BPJS Kesehatan yang tidak mengurus perwakilannya dalam reses ini.
Dia juga menyebutkan, di reses inilah banyak keluhan dan aspirasi masyarakat yang bisa diserap untuk ditindak lanjuti guna perbaikan pelayanan ke depan.
“Kita tahu, sampai saat ini masih banyak yang mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan. Seperti pasien opname yang diharuskan pulang setelah tiga hari perawatan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini juga mengingatkan kepada perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan yang hadir, agar dapat menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan masyarakat pada reses itu.
“Prinsipnya, jangan saya dirugikan dan jangan sampai merugikan. Artinya, jika aspirasi masyarakat dalam reses ini tidak ditindaklanjuti, kan saya yang dirugikan. Saya akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Makanya, jangan janjikan masyarakat jika tidak kita laksanakan. Akan membuat kecewa,” tandasnya.
Sementara dalam reses tersebut, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Dodi. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, terminal liar di kawasan Jalan Sisingamangaraja, perputaran median jalan yang terlalu jauh di Jalan Sisingamangaraja, pemangkasan pohon, tebing sungai yang rawan longsor, hingga masalah pengangkutan sampah di kawasan Jalan Garu 9 Ujung.
Ada juga warga yang berharap agar di kawasan Medan Amplas dibangun gedung SMA Negeri. Pasalnya, fasilitas pendidikan khususnya SMA negeri masih sangat minim di Kecamatan Medan Amplas.
“Kami tahu, SMA Negeri saat ini bukan ranahnya Kota Medan lagi, tapi pemerintah provinsi. Namun kami percaya, Pak Dodi bisa memperjuangkan suara kami ini. Untuk itu, kami akan mendoakan agar Pak Dodi periode yang akan datang bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara,” ujar Sahat Hutasoit.P06
