Berikut Rincian Dugaan TP/TGR Tidak Didukung Dengan SKTJM di Pemko Binjai

Foto : Ilustrasi / Int

BINJAI (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Tahun 2023 menemukan adanya dugaan 40 kasus kerugian daerah sebesar Rp5.443.017.443,39 tidak didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/SK Pencatatan di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai.

Lalu, siapa sajakah mereka? Berikut rincian dugaan kasus kerugian yang tidak didukung SKTJM/SK Pembebanan/SK pencatatan versi BPK Perwakilan Sumut.

Tahun 2004

1. Nama : YG.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp48.432.000.

2. Nama : HZ.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp48.432.000.

3. Nama : AM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp48.432.000.

4. Nama : JSJS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp48.432.000.

Tahun 2010

5. Nama : AS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp355.925.000.

6. Nama : DS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp353.040.000.

7. Nama : Hi.
SKPD : Dinas Koperasi Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp50.000.000.

8. Nama : RM/Direktris CV.NAM.
SKPD : Dinas PUPR Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp43.031.206.39.

9. Nama : Mi.
SKPD : Dinas PUPR Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp3.988.660.010.

10. Nama : Sn.
SKPD : Dinas PUPR Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp49.665.350.

Tahun 2011

11. Nama : MM.
SKPD : RSUD.Dr.R.M. Djoelham Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp16.100.000.

12. Nama : DA.
SKPD : RSUD.Dr.R.M.Djoelham Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp28.506.000.

Tahun 2012

13. Nama : DA.
SKPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp8.340.000.

14. Nama : TCS.
SKPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp1.000 .000.

15. Nama : PAR.
SKPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp4.110.000.

16. Nama : NN.
SKPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp1.875.250.

Tahun 2013

17. Nama : H.AMM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp31.171.400.

18. Nama : II.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp397.000.

19. Nama : IY.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp27.765.400.

20. Nama : MM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp26.875.400.

21. Nama : NK.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp22.638.900.

22. Nama : NS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp7.803.400.

23. Nama : RS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp25.239.200.

24. Nama : H.AMM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp2.320.000.

25. Nama : IY.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp13.560.000.

26. Nama : MM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp7.650.000.

27. Nama : NK.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp2.320.000.

28. Nama : Ns.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp8.670.000.

29. Nama : AF.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp936.080.000.

30. Nama : H.AMM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp2.958.000.

31. Nama : Ai.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp753.500.

32. Nama : MM.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp2.958.000.

33. Nama : NS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp3.112.000.

34. Nama : RS.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp5.289.000.

35. Nama : SY.
SKPD : Sekretariat DPRD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp1.158.347.

Tahun 2014

36. Nama : NE.
SKPD : BPBD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp67.181.500.

37. Nama : AS.
SKPD : BPBD Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp72.781.500.

Tahun 2016

38. Nama : SS.
SKPD : KORPRI Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp12.460.000.

39. Nama : IT.
SKPD : KORPRI Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp654.000.

Tahun 2019

40. Nama : KA.
SKPD : Satpol PP Binjai.
Saldo TPTGR 31 Desember 2023 : Rp2.420.000.

Sekadar latar, pada Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Binjai.

Hasilnya, BPK menemukan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya,
pihak BPK menemukan adanya dugaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belum seluruhnya didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/SK Pencatatan.

Permasalahan tersebut tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bernomor : 64.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024.

Mengutip LHP BPK tersebut, diketahui bahwa peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus
didukung dengan bukti SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas
TP/TGR dilakukan dengan cara damai.

SKTJM merupakan surat keterangan
tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Menurut BPK, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 125 SKTJM/SK Pembebanan/SK Pencatatan sebesar Rp17.143.855.424,75, yang dapat
ditelusuri hanya 85 SKTJM/SK Pembebanan/SK Pencatatan yaitu sebesar Rp11.700.837.981,36.

Sedangkan atas 40 kasus kerugian daerah sebesar Rp5.443.017.443,39 diduga tidak didukung dengan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pencatatan.

Masih menurut BPK, berdasarkan keterangan dari auditor pada Inspektorat selaku Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan (MP) TP/TGR dan Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), diketahui bahwa penatausahaan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pencatatan dilakukan oleh BPKPAD sebagai salah
satu Anggota MP TP/TGR dan
Anggota TPKD dan terdapat pergantian personil pada BPKPAD yang melakukan penatausahaan tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran.

Selain itu, Sekretariat MP TP/TGR dan TPKD belum pernah melakukan inventarisasi atas 40 kasus kerugian daerah yang tidak didukung SKTJM/SK Pembebanan/SK Pencatatan. (Tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

  • Paling Banyak Komentar