Foto: Kantor Dinas Pendidikan Binjai /Int
BINJAI (Portibi DNP) : Pada tanggal 27 Mei 2024, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Binjai tahun 2023.
LHP tersebut bernomor : 64.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, tanggal 27 Mei 2024. Hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya, adanya dugaan 16 rekening giro Satdikdas Negeri belum ditetapkan dengan SK Walikota Binjai.
Mengutip LHP BPK tersebut, diketahui bahwa Pemko Binjai telah menetapkan Rekening Satdikdas Negeri dan Swasta Penerima Dana BOSP melalui SK Wali Kota Nomor 188.45-1115/K/Tahun 2021 tanggal 19 November 2021.
Berdasarkan hasil pengujian dokumen,
diketahui terdapat 14 SD Negeri dan 2 SMP Negeri yang masih menggunakan
rekening tabungan sampai dengan Oktober 2023.
Selanjutnya, satdikdas tersebut membuka rekening giro namun belum ditetapkan dengan SK WaliKota.
Berdasarkan konfirmasi dengan BUD diketahui bahwa SK Walikota terkait
penetapan pembukaan rekening tersebut belum ada karena pihak Disdik belum
mengajukan permohonan penetapan rekening sekolah kepada Walikota.
Menurut BPK, berdasarkan wawancara dengan Tim Manajemen BOS diketahui bahwa pembukaan rekening giro dilakukan oleh masing-masing sekolah.
Tim Manajemen BOS mengakui lalai tidak mengajukan penetapan pembukaan rekening giro dengan SK Walikota.
Menurut BPK, permasalahan tersebut mengakibatkan rekening penerimaan dana BOSP yang belum ditetapkan dengan SK Walikota Binjai berpotensi disalahgunakan.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh, Tim Manajemen BOS tidak melaporkan pembukaan rekening sekolah kepada BUD untuk ditetapkan dengan SK Walikota.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Binjai menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan tindaklanjut atas permasalahan tersebut. (Tim)
