MEDAN (Portibi DNP) : Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Abdul Rani SH mendorong Pemerintah Kota(Pemko) Medan agar lebih serius menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi.
Hal ini dikatakan Rani mengingat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 Kota Medan menurun dari tahun sebelumnya.
“Dimana R. APBD TA 2025 Kota Medan yang disahkan kemaren sebesar Rp 7 Triliun lebih, sedangkan APBD TA 2024 sebesar Rp 8 Triliun lebih,”kata Abdul Rani di Medan , Rabu (11/9/2024).
Untuk itu anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Partai Hanura, PPP dan PSI (HPP) DPRD Medan ini mendorong Pemko Medan agar lebih serius menggali sumber PAD dari berbagai potensi.
“Intensifikasi pajak dan retribusi perlu lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga upaya mencegah kebocoran PAD, “sebut Abdul Rani.
Selain itu kata Abdul Rani, Pemko Medan harus gencar memberikan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Perlu sosialisasi lebih masif serta peningkatan SDM dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selanjutnya, Abdul Rani juga menyoroti pembangunan infrastruktur kota. Dimana beberapa proyek pembangunan seperti Islamic Center, lapangan Merdeka, pembinaan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh, normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi.
Untuk itu kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan ini, harus ada ada progres yang lebih terukur dan tepat waktu.
“Pengawasan dalam pengerjaan proyek harus ditingkatkan. Sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan,”imbuhnya.
Begitu juga dengan tujuh program prioritas belanja daerah yakni; peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan infrastruktur, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mewujudkan kota wisata berbudaya.
Untuk ke tujuh program diatas, alokasi belanja daerah harus dipastikan terlaksana secara baik dengan indikator daya serap anggaran belanja yang maksimal.
Terkait perkembangan perekonomian dalam melaksanakan program pembangunan. Harus diperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM, akses masuknya modal dan investasi, eksport import, peningkatan budaya, pariwisata dan kuliner. Seiring dengan itu, maka sangat prioritas penyediaan lapangan kerja.
Karena menurut Abdul Rani, apabila bonus demografi tidak dikelola secara baik akan membawa permasalahan. Karena itu, bonus demografi juga tantangan bagi pemerintah daerah terutama terkait lapangan kerja.
“Sebab jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, angka pengangguran meningkat dan jumlah kemiskinan juga meningkat maka itu menjadi indikasi ekonomi tidak berkembang,” paparnya.
Terkait pemberlakuan sistem parkir berlangganan, Abdul Rani
secara tegas menyatakan tidak setuju, termasuk alokasi anggaran untuk penggajian juru parkir serta pencetakan barkode parkir berlangganan yang dianggarkan pada R-APBD tahun 2025.
Alasannya kata Abdul Rani, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara pemberlakuan sistem parkir berlangganan tersebut maladministrasi.P06
