Dinilai Kangkangi Aturan dan Berpotensi Pungli Terselubung, DPN LPK Desak Copot Kepala SMAN 1 Simpang Empat Karo dan Minta Polisi-Jaksa Periksa

 

​MEDAN (Portibi DNP): Polemik peredaran “Kartu Sumbangan Sukarela Orangtua” di SMA Negeri 1 Simpang Empat, Kabupaten Karo, menuai kecaman keras dari kalangan pegiat antikorupsi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK), Norman Ginting, SE, mendesak Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Utara untuk segera mencopot jabatan Kepala SMAN 1 Simpang Empat atas dugaan maladministrasi dan indikasi pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan.

​Menurut Norman Ginting, klarifikasi tertulis dari pihak sekolah yang berupaya membantah adanya pungutan justru membuka tabir ketidaksinkronan administrasi dan dugaan pelanggaran aturan pendidikan secara terang-benderang.

​”Klarifikasi pihak sekolah sangat kontradiktif dan terkesan mencari pembenaran. Di satu sisi mereka mengklaim ini murni ranah Komite Sekolah dan bersifat sukarela, namun bukti fisik kartu tersebut menggunakan kop resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan SMA Negeri 1 Simpang Empat, lengkap dengan kolom pengesahan ‘Mengetahui Kepala Sekolah’. Ini menunjukkan keterlibatan langsung institusi sekolah, bukan murni inisiatif komite,” tegas Norman Ginting dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

​Norman menilai, mencopot jabatan Kepala SMAN 1 Simpang Empat merupakan langkah mendesak yang harus diambil Gubernur dan Kadisdik Sumut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dunia pendidikan serta mencegah intimidasi psikologis terhadap siswa maupun orang tua murid selama proses evaluasi berlangsung.

​Lebih lanjut, Norman Ginting memaparkan sejumlah aturan hukum yang diduga dilanggar dalam penerbitan dan mekanisme penarikan dana tersebut:

​Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Norman menyoroti adanya pencampuradukan istilah antara “Sumbangan Sukarela” yang tertera di judul kartu dengan istilah “SPP” (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang berulang kali disebut dalam surat klarifikasi sekolah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, penggalangan dana oleh Komite Sekolah hanya boleh berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan.

“Sumbangan itu bersifat sukarela dan tidak mengikat waktu maupun besaran nominalnya. Ketika dibuatkan kartu tagihan dengan tabel 12 bulan (Juli hingga Juni), ada paraf bendahara, lalu muncul keluhan orang tua soal patokan Rp95.000 per bulan, maka secara substansi itu sudah berubah wujud menjadi pungutan rutin yang dilarang keras oleh aturan,” jelas Norman.

​Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) regulasi tersebut (yang menjadi prinsip dasar tata kelola pendidikan negeri), satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya. Selain itu, penggunaan kop surat resmi sekolah dan tanda tangan Kepala Sekolah dalam kartu tagihan menyalahi ketentuan batas kewenangan satuan pendidikan.

​Alokasi Dana BOSP dan Penggajian Honorer (Permendikbudristek tentang Juknis BOSP) Dalam klarifikasinya, pihak sekolah beralasan dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga honorer serta kegiatan OSIS yang tidak terakomodasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Norman mengkritisi keras alasan tersebut.

“Dana BOSP dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemprov Sumut sudah dirancang untuk membiayai operasional sekolah, termasuk kegiatan kesiswaan (OSIS) dan pembayaran honorarium sesuai ketentuan yang berlaku. Membebankan kekurangan anggaran honorarium kepada orang tua siswa melalui skema bulanan adalah bentuk kegagalan tata kelola anggaran sekolah,” ujarnya.

​Atas dasar temuan bukti fisik kartu dan kontradiksi pernyataan sekolah tersebut, DPN LPK meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik jajaran Kepolisian (Tipikor Polres Tanah Karo/Polda Sumut), Kejaksaan, maupun Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Sumatera Utara, untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan.

​”Kami meminta APH segera memanggil dan memeriksa Kepala SMAN 1 Simpang Empat, bendahara sekolah, serta pengurus Komite Sekolah. Dugaan praktik ini berpotensi masuk ke ranah penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti ada unsur paksaan atau penyalahgunaan jabatan dalam menarik dana dari masyarakat,” pungkas Norman.

​Sebelumnya diberitakan, sejumlah wali murid SMAN 1 Simpang Empat Kabupaten Karo mengeluhkan beredarnya “Kartu Sumbangan Sukarela Orangtua” Tahun Ajaran 2026/2027 yang disertai dugaan patokan nominal Rp95.000 per bulan. Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang diteruskan perwakilan sekolah tanpa tanda tangan resmi, pihak sekolah membantah menetapkan nominal dan menegaskan tidak ada sanksi akademik bagi siswa yang belum menyetor. (red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar