PELALAWAN(Portibi DNP) : Dugaan pencatutan nama sejumlah wartawan untuk memperoleh dana sebesar Rp50 juta dari salah seorang kepala desa menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di kalangan insan pers.
Informasi yang beredar menyebutkan, dana tersebut diduga dikondisikan oleh seorang oknum wartawan dengan dalih sebagai biaya peliputan atau dana uang liputan. Namun, sejumlah wartawan yang namanya disebut-sebut tercatat dalam daftar penerima mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengondisian dana tersebut, bahkan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang diinformasikan.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan wartawan. Pasalnya, penggunaan nama wartawan tanpa persetujuan dapat merugikan nama baik pribadi maupun profesi jurnalistik secara keseluruhan.
Apabila dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius dan perlu ditelusuri secara transparan, termasuk siapa pihak yang meminta dana, siapa yang menerima uang, serta ke mana aliran dana Rp50 juta tersebut disalurkan.
Dari aspek hukum, perbuatan tersebut berpotensi dikaitkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan. Pasal tersebut mengatur perbuatan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang atau barang demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Sejumlah wartawan berharap persoalan ini dapat diusut secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat pencatutan nama maupun penyalahgunaan profesi jurnalistik untuk kepentingan pribadi.
Mereka juga berharap pihak kepala desa yang menyerahkan dana dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi penyerahan uang tersebut.
Penegasan: Profesi wartawan merupakan bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Karena itu, nama dan profesi wartawan tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak yang diduga mengatur dana tersebut maupun kepala desa terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan berdasarkan fakta.TS
