Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Selesai Disorot, LPK Minta APH Turun Tangan

 

​MEDAN (Portibi DNP) : Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler T.A. 2025 di SMAN 1 Selesai, Kabupaten Langkat, mendapat sorotan.

Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sumatera Utara, ditemukan adanya pola penyerapan anggaran yang cukup besar pada Semester II menjelang penutupan tahun anggaran.

​Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumut Nomor: 93.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 bertanggal 26 Mei 2026, SMAN 1 Selesai mengelola total dana BOS sebesar Rp1,54 miliar (Rp1.545.480.000) pada T.A. 2025. Dari total dana tersebut, penyerapan anggaran pada Semester II dicatat mencapai Rp848,17 juta.

​Berdasarkan rincian dalam dokumen LHP BPK tersebut, lonjakan pembelanjaan terlihat pada beberapa pos belanja modal di akhir tahun anggaran.

​Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Dari total alokasi satu tahun sebesar Rp196,95 juta, terealisasi sebesar Rp132,96 juta pada Semester II.

​Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Dari total alokasi Rp341,73 juta, terealisasi sebesar Rp301,51 juta (sekitar 88 persen) pada Semester II.

​Pajak dan Saldo : Dalam ringkasan data tersebut, tercatat kewajiban PPN dan PPh tertera angka Rp0 dengan saldo akhir penutupan tahun senilai Rp0.

​Menanggapi konfirmasi tertulis via pesan WhatsApp yang disampaikan tim redaksi terkait perincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta mekanisme pengadaan barang dan jasa, Kepala SMAN 1 Selesai, Hj. Yulizar, S.Pd, menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolahnya telah melalui proses pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang.

​”Kami sudah diperiksa KPK dan Inspektorat untuk tahun 2025. Kenapa memangnya? Sampai malam-malam kami waktu itu pemeriksaan. Kalau data rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS Reguler T.A. 2025 di SMAN 1 Selesai bisa dilihat di Portal BOS. Semua sudah dibelanjakan dan sudah pemeriksaan,” kata Yulizar saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).

​Pola penyerapan anggaran tersebut memantik perhatian dari Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK).

Wakil Ketua Umum DPN LPK, Norman Ginting, S.E., menilai bahwa klarifikasi pengelolaan anggaran tidak cukup hanya berpatokan pada rekapitulasi di portal publik.

 

​”Secara teknis akuntabilitas keuangan negara, adanya pemeriksaan awal atau klaim telah diperiksa tidak otomatis menutup kemungkinan evaluasi lanjutan jika ditemukan indikasi kejanggalan,” ujar Norman saat dimintai tanggapan di Medan, Rabu (30/9/2026).

 

​Norman menjelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat umumnya menggunakan metode pengujian sampel (sampling).

 

Berdasarkan LHP BPK Nomor: 93.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, SMAN 1 Selesai tidak termasuk dalam daftar 25 sekolah yang menjadi sampel uji petik fisik BPK.

 

​”Data di Portal BOS merupakan rekapitulasi makro, bukan bukti SPJ riil maupun pembuktian keberadaan fisik barang secara menyeluruh di lapangan. Oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti dan menguji keabsahan fisik serta administrasi penggunaan anggaran tersebut demi mewujudkan transparansi,” tegas Norman.

 

​Data Realisasi Dana BOS SMAN 1 Selesai T.A. 2025

 

​(Sumber: LHP BPK Perwakilan Sumut Nomor: 93.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026)

 

​1. Realisasi BOS Satu Tahun Fiskal (T.A. 2025)

 

​Total Penerimaan: Rp1.545.480.000 (Saldo Awal: Rp0)

​Belanja Operasi: Rp1.006.799.000

​Belanja Modal Peralatan & Mesin: Rp196.951.000

​Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Rp341.730.000

​Total Belanja: Rp1.545.480.000 (Saldo Akhir: Rp0 | PPN/PPh: Rp0)

 

​2. Rincian Realisasi Semester II T.A. 2025

 

​Total Penerimaan: Rp848.178.100 (Saldo Awal: Rp75.438.100 + Penerimaan Tahap II: Rp772.740.000)

​Belanja Operasi: Rp413.701.100

​Belanja Modal Peralatan & Mesin: Rp132.963.000

​Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Rp301.514.000

​Total Belanja Semester II: Rp848.178.100 (Saldo Akhir: Rp0)

​(red/tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

Judulnya ‘Tanah Untuk Rakyat’ harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Setuju…

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

Terkini

Paling Banyak Komentar