Mencium Potensi Celah Dana BOS SMAN 1 Selesai : Belanja Modal Membengkak di Akhir Tahun, Jawaban Kepsek Mengambang

MEDAN (Portibi DNP) : Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran (TA) 2025 di SMAN 1 Selesai memantik sorotan publik.

Meski menyerap anggaran jumbo mencapai Rp1,545 miliar lebih, akuntabilitas penggunaan dana publik di sekolah tersebut dinilai menyisakan ruang gelap, terutama terkait alokasi belanja modal dan tertib administrasi perpajakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemprov Sumut TA 2025 Nomor: 93.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, SMAN 1 Selesai mencatatkan total penerimaan dan realisasi belanja BOS sebesar Rp1.545.480.000.

Dari total anggaran tersebut, alokasi pembelanjaan terlihat melonjak drastis pada Semester II TA 2025. Tercatat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin menelan Rp132,96 juta dari total Rp196,95 juta di semester akhir.

Tak hanya itu, penumpukan pembelanjaan signifikan terjadi pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, di mana sekitar 88 persen atau setara Rp301,51 juta dari total Rp341,73 juta justru dihabiskan menjelang penutupan tahun anggaran.

Kejanggalan administrasi juga terlihat pada rincian LHP BPK, di mana kolom kewajiban PPN dan PPh tertera nol (Rp0) atau tanpa pencatatan, serta adanya lonjakan Saldo Awal Semester II sebesar Rp75,43 juta yang berbanding terbalik dengan Saldo Awal Tahun bernilai nol.

Di sisi lain, dokumen LHP BPK Nomor: 93.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 mengungkap bahwa BPK menemukan sederet temuan krusial pada 14 dari 25 sekolah yang diuji petik, mulai dari pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai kondisi riil lapangan, honorarium ASN ilegal, hingga keterlambatan penyetoran pajak.

Sayangnya, SMAN 1 Selesai tidak masuk dalam daftar 25 sekolah yang diuji petik (sampling fisik) oleh BPK tersebut.

Jawaban Mengambang dan Kesannya Keberatan Ditanya

Guna memastikan apakah ratusan juta dana modal dan aset fisik tersebut benar-benar wujud serta terinventarisasi dengan baik, tim redaksi portibi.id melayangkan 5 poin konfirmasi tertulis yang terperinci kepada Kepala SMAN 1 Selesai, Hj. Yulizar, S.Pd, via pesan WhatsApp pada Senin (28/9/2026).

Pertanyaan tersebut mencakup keabsahan SPJ di luar uji petik BPK, daftar vendor pengadaan via SIPLah, alasan penumpukan belanja di akhir tahun, penjelasan alur kas/saldo, hingga bukti transparansi pemotongan PPN/PPh.

Namun alih-alih memberikan rincian data demi transparansi publik, Hj. Yulizar justru memberikan jawaban yang terkesan enggan merinci dan defensif. Tanpa menjawab satu pun poin teknis mengenai alokasi aset, vendor, maupun penyetoran pajak, Yulizar berdalih pihaknya sudah diperiksa oleh lembaga lain.

”Kami udah diperiksa KPK dan Inspektorat yang tahun 2025. Kenapa memangnya. Sampai malam-malam kami waktu itu pemeriksaan. Kalau data rekapitulasi realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA 2025 di SMAN 1 Selesai bisa dilihat di Portal BOS. Semua udah dibelanjakan dan sudah pemeriksaan,” ujar Yulizar singkat via WhatsApp tanpa menjawab substansi pertanyaan wartawan.

Sikap tertutup dan jawaban mengambang dari pihak manajemen sekolah ini kian memperkuat perlunya pengawasan ketat serta audit ulang secara internal maupun eksternal dari Inspektorat Provinsi Sumut. Publik berhak tahu ke mana tiap rupiah dana BOS dialokasikan, terlebih LHP BPK secara umum telah menemukan pola pertanggungjawaban belanja BOS yang tak sesuai kenyataan di lapangan pada sejumlah sekolah di Sumut.

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler TA 2025 di SMAN 1 Selesai, dikutip dari LHP BPK atas LK Pemprov Sumut TA 2025 Nomor: 93.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Penerimaan

Saldo Awal : Rp0

Penerimaan T2 : Rp1.545.480.000

Total Penerimaan : Rp1.545.480.000

Belanja

Belanja Operasi : Rp1.006.799.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp196.951.000

Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya : Rp341.730.000

Total Belanja : Rp1.545.480.000

Saldo Akhir : Rp-

Pengembalian : Rp-

PPN : Rp-