MEDAN (Portibi DNP) : Keberadaan proyek angkutan Bus Rapid Transit (BRT) trayek Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) di Kota Medan terus menuai kritik.
Sebab proyek tersebut dinilai akan menjadi beban Pemerintah Kota (Pemko) Medan karena harus menanggung biaya operasional cukup besar.
Anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri AMd menyoroti sekaligus mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan upaya agar dapat miminimalisir beban APBD Pemko Medan nantinya.
Upaya yang akan dilakukan Wali Kota menurut politisi perempuan Partai Kebangkan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu, dinilai sangat berarti.
Sehingga antinya biaya operasinal BRT tidak hanya ditanggung Pemko Medan melainkan adanya kolaborasi yang saling mempertimbangkan kemampuan.
“Kami di DPRD Medan mendorong bahkan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan minta kolaborasi ke Kementerian Perhubungan Darat di Jakarta terkait pembiayaan biaya operasional dan pemeliharaan BRT ke depannya,” sebut Lailatul Badri, Jumat (4/9/2026)
Setelah dilakukan perkiraan, nantinya APBD Pemko akan terkuras sekitar Rp 500 Miliar setiap tahunnya untuk biaya operasional BRT. Ini kan patut disikapi secara serius, ujar anggota dewan yang akrab disapa Lela ini.
Untuk itu tambah Lela, ia mendukung Wali Kota Medan yang sedang mengupayakan minta kolaborasi terkait dana pemeliharaan dan operasioanl dari Kementerian.
“Atau apa solusi lain yang tidak akan membebani APBD Pemko Medan. Karena nantinya dipastikan menggangu anggaran belanja di Pemko Medan” sebutnya.P06
