Medan(Portibi DNP): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, melontarkan kritik keras terhadap penanganan bantuan korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), di sela-sela sidang paripurna Penyampaian LKPJ Gubsu 2025. Ia mendesak Gubsu Bobby Nasution agar mengingatkan dan menegur Bupati Tapteng.
Hal itu terkait pendataan korban bencana di Tapteng agar dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari dugaan permainan oknum. Desakan tersebut disampaikan Rahmansyah melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Sutarto, dan Salman Alfarisi. Rapat juga dihadiri Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya.
Dalam penyampaiannya, Rahmansyah menegaskan bahwa penyaluran bantuan kepada korban banjir yang melanda Tapteng pada November 2025 masih menyisakan banyak persoalan. Hingga kini, kata dia, masyarakat terus mengeluhkan ketidak adilan dalam pendataan penerima bantuan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Sampai hari ini masih banyak korban banjir yang mengeluhkan bahkan hingga kini belum dapat bantuan, baik bantuan hidup (jadup) maupun dana tunggu hunian.dll Ini persoalan kemanusiaan yang harus segera diselesaikan,” tegas Rahmansyah.
Ia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan ketidak tepatan pendataan. Menurutnya, terdapat warga yang rumahnya mengalami rusak berat maupun rusak ringan akibat banjir, namun justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, ada warga yang samasekali tidak terdampak banjir malah telah menerima bantuan pemerintah.
“Ada rumah yang hancur berat, rusak ringan, bahkan berada di bantaran sungai dan jelas menjadi korban banjir, tetapi tidak memperoleh bantuan. Sebaliknya, ada yang rumahnya tidak kenak banjir justru sudah menerima bantuan. Kalau ini benar terjadi, tentu sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Rahmansyah menegaskan dirinya tidak mempersoalkan masyarakat yang telah menerima bantuan. Namun ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak.
“Yang kami perjuangkan bukan mencabut bantuan orang lain, tetapi memastikan korban yang benar-benar terdampak harus tidak ada satu pun yang terabaikan. Jangan sampai bantuan bencana dijadikan ajang permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Politisi NasDem itu juga meminta Gubernur Bobby Nasution sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera mengingatkan dan menegur Bupati Tapanuli Tengah agar tidak bermain-main dalam menangani korban bencana. “Saya berharap kepada Pak Gubernur agar mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah supaya tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan ada korban banjir yang haknya hilang hanya karena pendataan yang tidak benar,” tegasnya.
Selain persoalan bantuan jadup, Rahmansyah juga menyoroti masih banyak warga di sejumlah kecamatan yang belum menerima dana tunggu hunian meski bencana telah berlalu cukup lama. “Kalau memang penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan biarkan korban terus menunggu tanpa kejelasan. Mereka membutuhkan jaminan bahwa haknya benar-benar akan diberikan,” ujarnya.
Rahmansyah bahkan mengungkapkan bahwa lambannya penanganan bencana di Tapanuli Tengah telah menjadi perhatian Gubernur Bobby Nasution. Menurutnya, gubernur juga mengakui Tapteng daerah yang penanganan pasca bencana banjir termasuk berjalan sangat lambat.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan di Tapanuli Tengah. Menurutnya, bantuan bencana harus tepat sasaran, transparan, dan tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada korban banjir yang menderita dua kali. Pertama karena bencana, kedua karena haknya diabaikan. Pemerintah harus hadir memberikan keadilan bagi seluruh korban tanpa pandang bulu,” pungkas Rahmansyah.SF
