MEDAN(Portibi DNP): Ketua Karateker DPD KNPI Sumatera Utara, Ahmad Kennedy Manullang mendesak Pemerintah Kota Medan segera melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kennedy menilai persoalan legalitas bangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan hilangnya penerimaan daerah apabila kewajiban administrasi bangunan tidak dipenuhi.
“Pemko Medan harus segera melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh dapur SPPG. Jangan sampai ada aktivitas yang berjalan menggunakan fasilitas bangunan, tetapi aspek legalitasnya belum diselesaikan,” ujar Kennedy di Medan, Selasa (17/6).
Berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, terdapat sekitar 238 dapur SPPG yang telah beroperasi dan 125 dapur lainnya dalam tahap persiapan. Kennedy menyebut sebagian besar dapur tersebut diduga belum memiliki PBG.
“Kalau kondisi ini benar terjadi, maka ada potensi penerimaan daerah yang tidak maksimal. Pemerintah harus memastikan seluruh kewajiban administrasi dipenuhi, karena setiap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara optimal,” katanya.
Menurut Kennedy, keberadaan dapur SPPG sebagai bagian dari program pelayanan masyarakat tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewajiban memastikan setiap bangunan yang digunakan memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan peruntukan bangunan.
“Ini bukan sekadar persoalan izin, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai program besar berjalan, tetapi aspek pengawasan dan administrasinya tertinggal,” tegasnya.
Selain PBG, Kennedy juga mengingatkan seluruh dapur SPPG wajib memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, standar sanitasi menjadi hal penting karena dapur tersebut memproduksi makanan yang dikonsumsi masyarakat.
“Kami berharap Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas segera mengambil langkah. Lakukan verifikasi terhadap seluruh dapur SPPG, pastikan PBG dan SLHS terpenuhi,” ujarnya.
Kennedy menegaskan pemerintah daerah harus hadir memastikan setiap program pelayanan publik berjalan dengan tata kelola yang transparan, tertib, dan sesuai aturan.SF
