MEDAN (Portibi DNP) : Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Salomo Tabah Ronal Pardede SE MM menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Namun kata Salomo hal itu bukanlah satu satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Melainkan sejauhmana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Pernyataan ini disampaikannya dalam pemandangan umum Fraksi Partai DPRD Medan atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (Lpj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H Zulkarnaen dan para anggota DPRD Medan.
Hadir juga Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap dan perwakilan OPD jajaran Pemko Medan. Rapat difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Seiring dengan itu kata Salomo, Pemko Medan perlu memperkuat kemandirian fiskal. Bahkan, mempertanyakan apa langkah konkret Pemko Medan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya.
Bukan itu saja, Ketua Komisi III DPRD Medan ini juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.
Dimana masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang. Begitu juga persoalan sampah, serta pelayanan publik yang belum maksimal.
“Karena itu kami mempertanyakan, mengapa masih banyak
Infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Walikota, ” ungkapnya.
Dikatakan Salomo, dengan lemahnya kinerja OPD Pemko Medan, raksinya memandang perlu untuk dilakukannya evaluasi yang tegas.
“Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” sebutnya.
Dilanjutkan, secara khusus pihaknya memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD dan Satpol PP. Sebab sampai hari ini pihaknya masih menerima berbagai keluhan masyarakat.
“Kami juga meminta penjelasan Pemko
Medan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan. Berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan,” cetusnya.P06
