Medan(Portibi DNP): Forum Komunikasi Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa rangkap jabatan yang diemban Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Fokal IMM meminta seluruh pihak untuk tidak memperpanjang polemik tersebut, apalagi jika bermuatan kepentingan politik.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Fokal IMM Sumut, Rahmansyah Sibarani, melalui pengurus harian Seftian Eko Pranoto (Wakil Sekretaris) dan Jamaluddin (Wakil Bendahara) dalam siaran pers di Medan, Selasa (19/5/2026).
Seftian menjelaskan bahwa penunjukan Pj Sekdaprov telah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.
“Rangkap jabatan Pj Sekdaprov Sumut yang saat ini dijabat Bapak Sulaiman tidak melanggar ketentuan apa pun. Semua prosesnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Seftian.
Hal senada disampaikan Jamaluddin. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut telah memastikan seluruh tugas yang diemban Sulaiman Harahap, baik sebagai Inspektur maupun Pj Sekdaprov, berjalan efektif.
“Tugas-tugas beliau tidak mengalami kendala. Semua tetap berjalan dengan baik,” kata Jamaluddin.
Seftian, yang juga kandidat Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menambahkan bahwa posisi ganda Sulaiman justru saling menguatkan, terutama dalam memastikan fungsi pengawasan pembangunan sejak tahap perencanaan.
Fokal IMM Sumut juga meyakini bahwa Gubernur Sumut, Bobby Nasution, akan mengambil kebijakan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait polemik ini.
“Gubernur pasti menjalankan proses sesuai aturan, termasuk melakukan penjaringan hingga penetapan Sekdaprov Sumut definitif,” tutup Seftian.SF
