Ilustrasi
LANGKAT (Portibi DNP) : Koordinator FGD PEKAN, Andika Perdana, merasa kecewa dengan pihak Polres Kabupaten Langkat.
Pasalnya, unjukrasa (unras) kasus dugaan yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat gagal digelar dikarenakan adanya persiapan pengawalan May Day.
“Kecewa kali kami. Demo hari ini gagal digelar,” katanya kepada wartawan, via pesan WhatsApp, Rabu (29/04/2026).
Menurut Andika, Polres Langkat telah menerbitkan STTP untuk pemberitahuan aksi unras yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, sekira pukul 10.00wib, sampai dengan selesai di depan Kantor Kejari Langkat.
Namun, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, sekira pukul 09.32 wib, pihak Intel Polres Langkat mengabarkan bahwa ada giat terkait persiapan pengawalan May Day.
Sehingga, aksi unras yang seharusnya dilaksanakan FGD PEKAN harus Batal. “Berdasarkan hal itu, FGD PEKAN merasa kecewa atas jadwal unras yang dibatalkan pada hari yang telah dijadwalkan,” imbuhnya.
Andika menjelaskan, ada pun pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada pihak Kejari Langkat adalah, meminta pihak Kejari Langkat untuk memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Langkat atas pengadaan belanja modal alat penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2025 sebesar Rp717.615.000, yang dikerjakan oleh Sae Mitra Sejati.
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur – alat penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2025 sebesar Rp.48.400.000
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur – alat ukur dan alat penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2024 sebesar Rp.82.755.000, yang dikerjakan oleh CV Rio Teknik.
Belanja paket timbangan kendaraan portable wireless tahun anggaran 2024 sebesar Rp.251.000.000, yang dikerjakan oleh PT Interskala.
Dan, belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp.86.800.000.
“Dari semua pengadaan ini, seharusnya Dishub kabupaten Langkat mendapatkan retribusi dari uji kendaraan bermotor lebih besar dari yang dikeluarkan. Namun faktanya, pendapatan retribusi uji kendaraan bermotor ini diduga jauh lebih kecil dari pada pengeluaran untuk belanja pengadaan uji kendaraan bermotor,” ujarnya.(red/tim)
