LANGKAT (Portibi DNP) : Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat menonaktifkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS, red) untuk jenjang SD dan Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS, red) untuk jenjang SMP tanpa batas yang tidak ditentukan.
Penonaktifkan tersebut sesuai dengan surat bernomor : 400.3.5-15/DISDIK/2026, tertanggal 2 April 2026, yang ditandatangani oleh Kepala Disdik Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, ST, M.T.
Ada dugaan, disebut-sebut, penonaktifkan KKKS dan MKKS di Kabupaten Langkat karena adanya permasalahan pada pengadaan foto Presiden, Wakil Presiden, Bupati, Wakil Bupati Langkat dan foto lambang burung garuda pada tahun 2025.
Guna mengetahui benar atau tidaknya dugaan tersebut, wartawan media online portibi.id mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Disdik Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, ST, M.T, via pesan WhatsApp, Rabu (08/04/2026).
Sayangnya, hingga berita ini muat, pesan masih berceklist satu. Untuk diketahui, dugaan korupsi pada pengadaan foto Presiden, Wakil Presiden, Bupati, Wakil Bupati Langkat dan foto lambang burung garuda pada tahun 2025 pernah diungkapkan oleh mahasiswa yang ada di Kabupaten Langkat.
Dugaan tersebut diungkapkan mereka saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Dalam orasinya, dugaan ini mencuat karena adanya “ocehan” dari salah satu perusahaan yang mendistribusikan pengadaan foto-foto tersebut ke masing-masing KKKS dan MKKS yang ada di Kabupaten Langkat.
Namun, pendistribusian foto-foto tersebut diduga ditolak oleh masing-masing KKKS dan MKKKS, dengan alasan barang tersebut telah ada yang mengisi.(red/tim)
