MEDAN (Portibi DNP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulala Lubis Medan, Selasa (10/2/2026).
Rapat paripurna yang beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas penjelasan pengusul terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Perda No 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen SKM.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Tia Ayu Anggraini perubahan Perda No 4 tahun 2012 tentang SKK ini merupakan langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa perubahan Perda harus berdampak nyata, bukan hanya normatif-administratif, serta harus menjawab persoalan kesehatan masyarakat Kota Medan secara konkret.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi penguatan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembiayaan pelayanan kesehatan tertentu, penanganan KLB dan wabah penyakit, serta jaminan universal health coverage (UHC),”ungkap Tia.
Namun dia mengingatkan perlu kejelasan kesiapan fiskal daerah, agar norma tanggung jawab tersebut tidak menjadi beban APBD Kota Medan di kemudian hari.
“Ini adalah langkah yang positif. Akan tetapi, pengawasan implementasi di lapangan harus diperjelas, agar ketentuan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif,” sebut Tia.
Sementara itu Fraksi PKS lewat juru bicaranya dr. H. Ade Taufiq, SPOG mendorong Perubahan Perda 7Sistem Kesehatan Kota Medan agar lebih responsif dan berkeadilan
Dikatakan Dr Ade, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif rekan-rekan anggota DPRD Kota Medan dalam mengusulkan Ranperda tersebut.
Menurut Fraksi PKS, langkah ini merupakan wujud kepedulian Dewan terhadap pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kota Medan.
“Fraksi PKS memandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang SKM Medan agar regulasi yang ada tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar dr. Ade Taufiq.
Ia menekankan pentingnya kajian yang komprehensif dan tepat sasaran dalam perubahan perda ini, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan serta mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan kesehatan di Kota Medan.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS turut menyoroti Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan di Kota Medan sejak 1 Desember 2022.
Program tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat berbagai masukan, khususnya terkait akses layanan dan kualitas pelayanan yang belum optimal.
Ia menegaskan program UHC Premium yang menjadi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih membutuhkan payung hukum yang jelas, kuat, dan komprehensif, agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Medan.P06
