MEDAN (Portibi DNP) : Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bertindak tegas, menyegel bangunan tanpa Persetuan Bangunan Gedung (PBG).
Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Paul Mei Anton Simanjuntak saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait bangunan tanpa PBG di ruang rapat komisi IV, lantai III gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Senin (24/11/2025).
RDP yang Ketua Komisi IV DPRD Medan
Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung ini digelar dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan.
Hadir juga sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Medan seperti Ahmad Afandi Harahap, Lailatul Badri, Rommy Van Boy, Jusuf Ginting Suka, serta Antonius Tumanggor
RDP ini juga dihadiri OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, serta Camat dan Lurah lokasi bangunan.
RDP ini membahas permasalahan terkait pengaduan masyarakat maupun temuan di lapangan mengenai beberapa bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki PBG, diantaranya bangunan di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Pandau Hulu I.
Bangunan di Jalan Jati Kelurahan Teladan Barat, bangunan di Jalan Burjamhal Kelurahan Petisah Tengah, bangunan di Jalan Pabrik Padi Kelurahan Sei Putih Timur, dan beberapa bangunan lain yang telah dijadwalkan dalam RDP ini.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, masih banyak permasalahan terkait bangunan tanpa PBG di Kota Medan, padahal setiap bangunan berdiri di Kota Medan harus memiliki PBG.
Untuk itu legislator Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Deli ini mengimbau kepada pemilik bangunan untuk secepatnya mengurus dan melengkapi administrasi PBG.P06
