LANGKAT (Portibi DNP) : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) Diminta untuk segera melakukan penyelidikan atas realisasi retribusi pelayanan di tepi jalan umum di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2024.
Permintaan ini dikemukakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN LPK) Norman Ginting SE, ketika diminta komentarnya mengenai target/anggaran retribusi pelayanan di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat Tahun 2024 yang tidak tercapai, Kamis (23/10/2025).
Kata Norman, pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan pihak Kejati Sumut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
Dimana, BPK menemukan adanya karcis tidak berlaku lagi karena terdapat perubahan harga dan kebijakan, namun belum dimusnahkan.
“Dari sini, pihak Kejati Sumut bisa melakukan penyelidikan, apakah ada dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa pertanyaan yang patut dipertanyakan tentang karcis parkir di Dishub Kabupaten Langkat.
Diantaranya, mengenai berapa banyak karcis yang tidak berlaku lagi karena adanya perubahan harga yang ditetapkan.
“Dari total 1.132.755 karcis, berapa banyak karcis yang tidak berlaku lagi dan berapa harga yang ditetapkan dan berapa harga yang sudah dirubah. Kemudian, berapa jumlah juru parkir (jukir) dan berapa para jukir ini diberikan karcis setiap harinya,” ungkapnya.
Norman berharap, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejati Sumut bisa mengungkap tabir ada atau tidaknya dugaan kebocoran PAD pada Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Pemkab Langkat.
Sekadar latar, berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat diketahui ada menargetkan/menganggarkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.000.000.000.
Namun, anggaran tersebut tidak tercapai. Dimana, pada tahun 2024, Dishub Kabupaten Langkat hanya bisa merealisasikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp659.830.000.
Sedangkan pada tahun 2023, realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.580.540.000.
Sementara, untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor, pada tahun 2024 Dishub Kabupaten Langkat tidak menganggarkan.
Namun, di tahun 2023, ada realisasi untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp83.810.000.
Sementara, berdasarkan data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) Perwakllan Sumut atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2024 bernomor : 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025, diketahui bahwa BPK menemukan adanya persediaan bahan cetak/karcis di Dishub Kabupaten Langkat sebanyak 1.132.755, dengan nilai sebesar Rp165.541.746.
Menurut BPK, hasil pemeriksaan fisik persediaan dan permintaan keterangan pengurus barang pada Dishub Kabupaten Langkat menunjukan hal sebagai berikut.
Karcis sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi karena terdapat perubahan harga dan kebijakan, namun belum dimusnahkan.
Permasalahan tersebut mengakibatkan, saldo persediaan pada Dishub Kabupaten Langkat belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Meningkatnya resiko kehilangan atau penyalahgunaan barang persediaan yang belum tercatat.
Dan, persediaan yang usang tidak dapat dimanfaatkan serta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Masih menurut BPK, permasalahan tersebut disebabkan oleh, Kepala Dishub Kabupaten Langkat diduga tidak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan batang milik daerah yang ada dalam penguasaannya sesuai tugas dan fungsinya.
Pengurus barang di Dishub Langkat masih mencatat persediaan yang telah kadaluarsa dalam laporan keuangan.
Atas permasalahan tersebut, Dishub Kabupaten Langkat menyetujui temuan pemeriksaan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pelaksanaan tata kelola yang lebih baik.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala Dishub melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam pengawasannya sesuai tugas dan fungsinya.
Dan, pengurus barang di Dishub Langkat segera melakukan inventarisasi atas persediaan kadaluarsa.
Berdasarkan data tersebut, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dishub Langkat Arie Ramadhany, S.IP, M.SP, Senin (20/10/2025).
Namun, hingga berita ini dimuat, media ini belum juga mendapat keterangan resmi dari pihak Dishub Langkat, tentang kebenaran data tersebut. (Red/Tim)
