Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dishub Langkat Tidak Tercapai

 

LANGKAT (Portibi DNP) : Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat diketahui ada menargetkan/menganggarkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.000.000.000.

Namun, anggaran tersebut tidak tercapai. Dimana, pada tahun 2024, Dishub Kabupaten Langkat hanya bisa merealisasikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp659.830.000.

Sedangkan pada tahun 2023, realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.580.540.000.

Sementara, untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor, pada tahun 2024 Dishub Kabupaten Langkat tidak menganggarkan.

Namun, di tahun 2023, ada realisasi untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp83.810.000.

Sementara, berdasarkan data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) Perwakllan Sumut atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2024 bernomor : 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025, diketahui bahwa BPK menemukan adanya persediaan bahan cetak/karcis di Dishub Kabupaten Langkat sebanyak 1.132.755, dengan nilai sebesar Rp165.541.746.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan fisik persediaan dan permintaan keterangan pengurus barang pada Dishub Kabupaten Langkat menunjukan hal sebagai berikut.

Karcis sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi karena terdapat perubahan harga dan kebijakan, namun belum dimusnahkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan, saldo persediaan pada Dishub Kabupaten Langkat belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Meningkatnya resiko kehilangan atau penyalahgunaan barang persediaan yang belum tercatat.

Dan, persediaan yang usang tidak dapat dimanfaatkan serta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Masih menurut BPK, permasalahan tersebut disebabkan oleh, Kepala Dishub Kabupaten Langkat diduga tidak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan batang milik daerah yang ada dalam penguasaannya sesuai tugas dan fungsinya.

Pengurus barang di Dishub Langkat masih mencatat persediaan yang telah kadaluarsa dalam laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Dishub Kabupaten Langkat menyetujui temuan pemeriksaan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pelaksanaan tata kelola yang lebih baik.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala Dishub melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam pengawasannya sesuai tugas dan fungsinya.

Dan, pengurus barang di Dishub Langkat segera melakukan inventarisasi atas persediaan kadaluarsa.

Berdasarkan data tersebut, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dishub Langkat Arie Ramadhany, S.IP, M.SP, Senin (20/10/2025).

Namun, hingga berita ini dimuat, media ini belum juga mendapat keterangan resmi dari pihak Dishub Langkat, tentang kebenaran data tersebut. (Red/Tim)

Berita Terkait

Celoteh Si Bolo

‘Tanah Untuk Rakyat’ Pekerjaan rumah untuk Badan Reforma Agraria, harus menjadi atensi bapak presiden karena banyak rakyat yang belum dapat legalitas atas tanah mereka
Bolo: Banyak rakyat menunggu.. 

Lapor Pak  Kapoldasu, tambang ilegal disepanjang Sungai Batang Natal masih beroperasi..
Bolo: Sikat aja pak, Tentu kita dukung

Masih marak judi, aparat penegak hukum harus beraksi
Bolo: Jangan Pandang bulu pak, hajar.

 

 

Terkini

Paling Banyak Komentar