MEDAN (Portibi DNP) : Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Haris Kelana Damanik mensinyalir, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan bangunan disinyalir banyak kebocoran.
Hal ini terkait dengan maraknya bangunan bermasalah di Kota Medan, untuk itu kata Haris pihaknya terus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) guna mencari solusi.
Menurut Politisi Partai Gerakan Indoneaia Raya (Gerindra) ini, hal tersebut penting guna meningkatkan kolaborasi
antar perangkat pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan
“RDP dilakukan guna meningkatkan kolaborasi antar perangkat pejabat Pemko Medan dalam pengawasan agar retribusi pengurusan izin bangunan dapat maksimal, sehingga PAD dapat ditingkatkan,”ujar Haris kepada wartawan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (12/6/2023).
Seperti RPD yang dilaksanakan, Senin (12/6/2023) di ruang rapat komisi IV dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, Kepling, pihak Kelurahan, Kecamatan dan pemilik bangunan.
Haris menilai, RDP ini penting guna meningkatkan kolaborasi pengawasan sekaligus mencari solusi. “Saat ini kurang pengawasan bangunan bermasalah sehingga sangat minim PAD. Kita lihat masih banyak bangunan berdiri kendati bermasalah ,” ujar Haris.
Untuk itu, Haris menekankan kepada pejabat Pemko Medan mulai dari Kepling, pihak Kelurahan, Kecamatan OPD Pemko Medan supaya meningkatkan kolaborasi melakukan pengawasan bangunan bermasalah. Sehingga perolehan retribusi dari perizinan pendirian bangunan lebih maksimal.
“Kita prediksi sumber PAD dari perizinan bangunan banyak kebocoran. Maka sangat perlu ditingkatkan pengawasan. Dalam RDP dapat kita mencari apa masalah dan upaya,” sebut Haris Kelana Damanik.P06
